Ashabul Kahfi Politik Harus Berbasis Nilai

Dalam catatan sejarah peradaban umat manusia, bangsa yang besar dan bertahan lama, pasti memiliki basis nilai yang kuat. Demikian pula berpolitik, harus berpijak pada landasan nilai. Tanpa itu, kekuasaan tak bermakna.

Itulah pandangan Anggota DPR RI Ashabul Kahfi tentang pentingnya basis nilai dalam berpolitik. Ia mengatakan, berpegang pada nilai inilah yang membuat politisi mampu bertahan di tengah terpaan gelombang badai perebuatan kuasa.

“Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, itulah pesan Bapak saya, Kiai Jamaluddin Amien sejak kami kecil. Pesan itulah yang saya jadikan pijakan dalam menjalani karir di bidang politik,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Kahfi, sapaan akrab Anggota Komisi IX DPR RI ini, menamatkan pendidikan menengah di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Makassar dan tamat pada 1985. Tahun 1995, Kahfi menyelesaikan jenjang pendidikan S2 di kampus yang sama.

Sebelum terjun di dunia politik, Kahfi sempat mengabdikan diri sebagai dosen PNS di UIN Alauddin, sekaligus mengajar di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Di Unismuh, ia sempat menduduki jabatan dekan Fakultas Agama Islam dan Pembantu Rektor (PR) I.

Di awal reformasi, Kahfi membantu ayahnya K.H. Djamaluddin Amien dan tokoh lainnya mendirikan PAN di Sulawesi Selatan. 

Tahun 2004, ia memilih meninggalkan zona nyaman sebagai PNS, dengan maju sebagai Calon Anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Kota Makassar. “Alhamdulillah lolos, bahkan saya diberi amanah sebagai Wakil Ketua DPRD,” aku Kahfi. Setelah lolos sebagai Anggota DPRD Sulsel, sebagian besar kalangan muda PAN saat itu mendorongnya maju sebagai Calon Ketua DPW PAN dalam Musyawarah Wilayah tahun 2005.

“Menjadi Ketua DPW saat itu tidak mudah. Saya harus bersaing dengan kader-kader lainnya yang bahkan lebih berpengalaman. Setelah berkompetisi secara demokratis, teman-teman memilih saya,” kenang Ketua Ikatan Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulsel ini.

Sejak saat itu, Kahfi eksis dalam percaturan politik lokal di Sulsel selama beberapa era kepemimpinan gubernur. 

“Saya sudah duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel sejak era kepemimpinan Pak Amin Syam dan mengakhiri periode ketiga di masa Prof Nurdin Abdullah,” sambung Kahfi, seraya menambahkan, “Tugas kami sebagai politisi adalah memastikan mimpi-mimpi rakyat menjadi kenyataan. Mimpi hidup sejahtera, cerdas dan sehat. Berdasarkan pengalaman saya bersentuhan dengan konstituen, itulah tiga mimpi utama masyarakat kita. Pekerjaan yang layak, pendidikan terjangkau, dan akses kesehatan.” 

Cara pandang itu yang mendorong Kahfi selalu memilih ditempatkan di bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Selama di DPRD Provinsi, Kahfi selalu ditempatkan sebagai Wakil Ketua DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat. Bahkan, hingga ke Senayan, Kahfi tetap memilih ditempatkan pada bidang yang serupa.

Anggota DPR RI Ashabul Kahfi dalam kegiatan sebagai Ketua Persatuan Bola Basket Sulsel. Foto: IST/NR
Anggota DPR RI Ashabul Kahfi dalam kegiatan sebagai Ketua Persatuan Bola Basket Sulsel. Foto: IST/NR

Berjuang di Senayan

Kahfi resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, sejak tanggal 1 Oktober 2019. Ketua DPW PAN Sulsel tiga periode tersebut terpilih sebagai wakil rakyat melalui partainya di Dapil Sulawesi Selatan I. Dapil I meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Kahfi saat itu mendapat nomor urut 1 di partai besutan Zulkifli Hasan.

Meski tidak berlatar belakang ilmu kesehatan, Kahfi mengaku telah memahami seluk beluk masalah yang dihadapi masyarakat di bidang tersebut sejak duduk di DPRD Provinsi Sulsel. 

Tak heran, Fraksi PAN menempatkannya di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan sebelum memimpin Komisi VIII DPR RI. “Salah satu momen yang berat bagi masyarakat kecil adalah saat mereka sakit. Berobat ke rumah sakit mahal, tidak bisa cari nafkah untuk keluarga. Salah satu tugas saya di DPRD Provinsi dulu adalah memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Cukup banyak dana APBD kita alokasikan untuk itu,” terang Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah periode 2000-2003 ini.

Kritik Solutif Kenaikan Iuran BPJS

Setelah ditempatkan di Komisi IX, masalah pertama yang dihadapi Kahfi adalah polemik kenaikan iuran BPJS. Kahfi sejak awal tegas menolak kenaikan tersebut, karena menyusahkan rakyat kecil, dan membebani APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Kenaikan iuran BPJS membuat masyarakat kecil harus mengurangi pengeluaran beli makanan bergizi, yang seharusnya berperan dalam pencegahan penyakit. Kenaikan PBI, juga akan membebani Pemda, karena tak semua PBI ditanggung APBN,” ujarnya.

Namun, Kahfi bukan tipe politisi yang hanya sering mengkritik tanpa solusi. “Ada teman di DPR yang bilang, tugas kita di Dewan itu memarahi eksekutif yang tidak becus. Itu bukan gaya saya. Tugas legislator seharusnya bersama-sama pemerintah mencari jalan keluar,” ungkap Ketua Lembaga Dakwah HMI Cabang Makassar periode 1982-1984 ini. Dalam kasus BPJS, Kahfi melihat masalahnya cukup kompleks. Untuk menutupi defisit BPJS, Kahfi mengusulkan pemanfaatan dana jaminan sosial (DJS).

“Seharusnya jalan lain ini yang sama-sama kita pikirkan. Bukan ambil langkah yang langsung membebani publik. Setidaknya peserta BPJS kelas III tetap mendapatkan subsidi negara,” sambungnya. Komisi IX, lanjut Kahfi, masih satu suara, agar peserta BPJS kelas III tidak usah dibebani dengan kenaikan iuran. DPR merekomendasikan agar BPJS memanfaatkan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS kelas III.  

“Pihak BPJS sempat ragu, karena tidak memiliki landasan hukum pakai dana DJS. Tapi, kekhawatiran itu sudah ditepis oleh lembaga hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, BPK pun sudah tidak mempersoalkan, selama diskresi penggunaannya untuk kepentingan publik. DPR sudah memberikan umpan, sekarang bolanya ada di presiden,” pungkas Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Sulsel ini.  

Selain menyoroti BPJS, Kahfi juga proaktif mengampanyekan bahaya stunting dalam setiap kegiatan sosialisasi bersama masyarakat. Ia juga kerap diundang berbagai kalangan mendiskusikan masalah itu. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kemenkes 2018, angka prevalensi Balita (Bayi Lima Tahun ke bawah) yang menderita stunting masih cukup tinggi, 30,8%, sedangkan untuk Baduta (bayi dua tahun ke bawah), sebesar 29,9%. 

Oleh karena itu, Kahfi menekankan pentingnya pendekatan struktural dan kultural. Secara Struktural, pemerintah mesti memiliki komitmen mengatasi stunting, baik dari aspek penganggaran, maupun sinergitas program antara pemerintah pusat dan daerah, maupun lintas kementerian/lembaga.

Pendekatan kultural, kata Kahfi, dapat ditempuh dengan mengefektifkan kegiatan penyuluhan dan pendidikan seputar bahaya stunting. “Penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat pola makanan sehat. Makanan bergizi tidak mesti mahal. Banyak kandungan gizi dari sumber makanan yang dekat dari lingkungan sekitar kita,” terangnya.

Anggota DPR RI Ashabul Kahfi saat kegiatan Sosialisasi BKKBN bersama generasi Z. Foto: IST/NR
Anggota DPR RI Ashabul Kahfi saat kegiatan Sosialisasi BKKBN bersama generasi Z. Foto: IST/NR

Mendorong Realisasi Kartu Pra-Kerja

Di bidang ketenagakerjaan, salah satu yang menjadi konsen Kahfi di Komisi IX adalah menagih realisasi janji pemerintah terkait Kartu Pra-Kerja. “Selama ini ada persepsi di masyarakat bahwa kartu ini untuk menggaji pengangguran. Padahal bukan, melainkan bantuan pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja aktif, dan pekerja yang terkena PHK, yang membutuhkan peningkatan kompetensi,” jelas Kahfi.

Tahun 2020, kata Kahfi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk menjangkau 2 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pelatihan keterampilan (vokasi). “Tugas saya, memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan juga bisa memperoleh manfaat maksimal dari program ini,” jelasnya. 

Hal lain yang tak luput dari perhatian Kahfi adalah nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Apalagi pengiriman pekerja migran ilegal hingga saat ini masih tetap marak. “Umumnya, mereka berangkat ke luar negeri karena iming-iming gaji besar. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri, juga rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan untuk bersaing di pasar kerja. 

Akhirnya, mereka memilih berangkat meski tak memenuhi aturan administrasi,” paparnya.

Sebaliknya, sambung Kahfi, justru aturan itu yang juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka PMI ilegal. Prosedur pendaftaran sebagai tenaga kerja resmi di luar negeri yang dirasa berbelit dan butuh dana besar membuat mereka enggan berhubungan dengan birokrasi. “Beberapa mantan PMI mengadu ke saya, terdapat puluhan meja yang harus dilalui seorang PMI untuk mengurus administrasi sebelum bisa bekerja di luar negeri. Mungkin ini catatan bagi Kementerian Tenaga Kerja, agar menyederhanakan prosedur tanpa mengurangi kualitas seleksi pengiriman. Harapan kita, untuk mengurangi jumlah PMI ilegal,” tuturnya.

Solusi jangka panjang yang mesti didorong pemerintah, usul Kahfi, yaitu menyiapkan lapangan kerja yang luas yang bisa diakses sebanyak mungkin masyarakat. “Pada titik inilah Program Kartu Indonesia Kerja, yang menjadi janji Presiden, mesti segera diwujudkan,” harapnya.

Sukses Memimpin Partai

Kahfi bukan hanya piawai memainkan peran sebagai legislator, ia juga pemimpin partai bertangan dingin. Kahfi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional sejak tahun 2005. Saat ini, ia telah menduduki posisi tersebut selama 3 periode. Bukan tanpa alasan, ia didapuk pada posisi tersebut selama beberapa periode. 

Selama kepemimpinannya, PAN termasuk partai papan atas di Sulsel. Dalam Pemilu 2019, PAN Sulsel menempati posisi keempat dalam perolehan suara Pileg DPR RI tahun 2019, dengan meraih 418.440 suara, dan menempatkan 3 orang kader di DPR RI. Perolehan kursi DPR RI tetap stabil selama tiga kali Pemilu sejak 2009.

Dalam konteks lokal, PAN Sulsel memiliki kekuatan politik yang merata di daerah ini. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan PAN dapat menduduki kursi Pimpinan DPRD di 10 Kabupaten. Di Kabupaten Wajo, PAN menduduki posisi Ketua DPRD, sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten diraih di 9 Kabupaten, yaitu Luwu Timur, Bantaeng, Bone, Selayar, Enrekang, Luwu Utara, Maros, Takalar, dan Sinjai.

Di masa kepemimpinan Kahfi pula, PAN selalu berhasil memenangkan kandidatnya dalam pemilihan gubernur sejak tahun 2008. PAN adalah partai pengusung Syahrul Yasin Limpo dalam Pilgub 2008 dan 2013, serta Nurdin Abdullah dalam Pilgub 2018. Keberhasilan itu tak membuat Kahfi jumawa dan menepuk dada. “Keberhasilan ini karena kerja keras semua komponen partai. Tugas saya adalah menjaga kebersamaan dalam membesarkan partai,” ungkap Kahfi lagi.

Ke depan, tampaknya tangan dingin Kahfi dibutuhkan untuk membesarkan PAN di tingkat nasional. Sinyal itu terlihat, dengan kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Kahfi, untuk mengonsolidasikan kekuatan PAN di Indonesia Timur. hs/ann

Allah SWT mengijabah doanya, selang beberapa menit sang ayah menyelesaikan pintu air tersebut, dan bayi mungil yag dinanti-nanti itupun lahir ke dunia dan diberi nama M. Sarmuji.

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)