Asesmen Ukur Kompetensi ASN untuk Promosi dan Mutasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR RI yang kini berganti nama menjadi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) menggelar kegiatan asesmen bagi para ASN dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI secara daring. 

Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Rahmad Budiaji. Foto: Geraldi/nvl

Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Rahmad Budiaji menyampaikan, kegiatan asesmen pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan dengan metode daring/virtual di lingkungan Setjen DPR RI ini penting dilaksanakan dalam rangka pemetaan talenta pegawai sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. 

Pria yang akrab disapa Aji itu menerangkan, sebelum mengikuti asesmen, para peserta diwajibkan mengikuti sosialisasi tata cara pelaksanaannya. Seluruh peserta dibagi menjadi 6 kelompok. Mengingat pelaksanaan asesmen pejabat fungsional dan pelaksana ini sendiri bersifat wajib, maka apabila terdapat kendala jadwal, peserta dapat menghubungi pelayanan informasi untuk dilakukan penjadwalan ulang sesuai rumpun jabatan dan pertimbangan jumlah maksimal peserta asesmen dalam satu kelompok.

“Terkait pelaksanaan asesmen ini, kita sedang dalam perubahan, yang saya pikir tidak pernah berhenti untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Organisasi sudah berubah, nomenklatur juga sudah berubah sesuai dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021 dimana Biro Kepegawaian dan Organisasi berubah menjadi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur,” ucap Aji.

Ia menjelaskan, maksud dan tujuan dilakukannya asesmen ini adalah untuk mendukung penerapan merit sistem sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun PP  11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dikatakannya, aturan tersebut sudah dijabarkan dalam PermenPAN Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang Manajemen Talenta ASN. Demikian juga BKN sudah menindaklanjuti, khususnya untuk pelaksanaan asesmen dengan peraturan DKM Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.

“Kami menyadari bahwa untuk melakukan seleksi maupun pembinaan dibutuhkan sumber data awal PNS, mulai dari rekrutmen dan syarat kualifikasi untuk bisa duduk dalam jabatan yang sekarang. Dikarenakan kita sudah masuk menjadi pegawai, maka asesmen ini kita lakukan dalam rangka menilai kompetensi PNS untuk penempatan dan pengembangan serta promosi mutasi. Kami akan menggunakan tiga indikator, yakni kualifikasi, kinerja, dan kompetensi,” paparnya.

Aji menegaskan, masing-masing PNS dituntut komitmennya, baik di jabatan fungsional maupun di jabatan pelaksana. “Kami akan melihat tiga hal tersebut untuk pengembangan karir maupun untuk penempatan yang bersangkutan, serta kesempatan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan,” tandasnya.

Bagi jabatan fungsional, tambah Aji, jangan berasumsi bahwa untuk naik jenjang karir semata-mata dari angka kredit. Karena di jabatan fungsional pun ada formasi jabatan yang semakin tinggi keatasnya dia akan mengerucut semakin sedikit. Sehingga apabila bersaing, tidak hanya dinilai dari jumlah angka kredit yang sudah dicapai semata, tetapi dilihat juga dari kompetensi. Apalagi di saat yang bersamaan harus dilakukan promosi tetapi jumlah formasinya lebih sedikit. “Kami harus selektif dan menilainya berdasarkan kinerja dan kompetensi yang dihasilkan dari asesmen yang diikuti,” ujarnya.

Asesmen ini harus diikuti secara sungguh-sungguh, karena nasib karir PNS ke depan akan ditentukan oleh hasil dari asesmen yang sudah dijadwalkan. “Prioritaskan kegiatan ini dengan menjaga kesehatan, konsentrasi, dan semua tahapan diikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak memiliki data asesmen maka kami tidak bisa memasukkan PNS yang bersangkutan dalam rancang bangun talenta yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, untuk usulan kenaikan jenjang jabatan atau penempatan di formasi yang lain,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, tahun sebelumnya kegiatan asesmen sebenarnya sudah dimulai, tetapi karena tantangan di pengelolaan yang terbatas maka tidak bisa dilakukan secara sekaligus. “Jadi diantara teman-teman kita sudah ada yang melalui asesmen pada periode yang lalu, dan yang lain kebagian di tahun ini. Prioritas itu juga kami susun dengan melihat peluang waktu kapan para PNS itu bisa diberikan kenaikan jenjang jabatannya maupun promosi jabatan,” kata Aji.

Ia berharap para PNS di dalam pengalaman jabatannya selalu mencoba untuk memunculkan kreatifitas perubahan yang sifatnya memperbaiki kinerja dan capaian. Aji menyatakan, asesmen ini nantinya juga akan bisa digunakan untuk menilai siapa yang masih mempunyai potensi untuk dikembangkan, dan siapa yang masih membutuhkan pembinaan di pelaksanaan capaian kinerja.

“Untuk promosi dan pengembangan, bukan urut kacang, istilahnya. Siapa yang senior dia dapat duluan, tidak. Tetapi harus dilihat dari tiga aspek tadi, yaitu kualifikasi, kinerja dan kompetensi.

Rahmad Budiaji. Foto: Geraldi/nvl

Apabila ada kendala dalam mengikuti asesmen karena ada penugasan dari unit kerja atau atasan, maka tolong disampaikan untuk diberikan kesempatan lebih dahulu mengikuti asesmen ini secara tuntas agar maksimal hasilnya,” imbuh Aji.

Penting disadari bahwa sejak hari ini dan kedepan, apa yang dilakukan bukanlah sekedar asesmen asal-asalan. Karena dari asesmen tahun lalu, hasilnya sudah digunakan dalam hal penilaian.

“Kompetensi PNS ini akan diolah oleh PPSDM ke dalam sembilan kotak kompetensi dan potensinya. Posisi yang kotak sembilan artinya start dan sudah bisa diberikan amanat tanggungjawab yang lebih tinggi. Sedangkan yang berada di kotak 8 dan 7 mungkin masih butuh pengembangan melalui tenaga pendidikan atau pengalaman jabatan. Demikian juga yang ada di kotak 6 dan 5,” jelasnya.

Bagi mereka yang ada dikotak 4, 3,2 atau 1, sambung Aji, mereka harus di-manage agar nantinya dapat memberikan sumbangan yang positif bagi organisasi. PNS yang bersangkutan harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan tugas jabatannya. Hasilnya para PNS akan mendapat feedback dari pihak PPSDM. 

“Kami terbuka dari tahun kemarin, bahwa asesmen hasil tahun yang lalu hasilnya seperti apa, dan rekomendasinya seperti apa, semua bisa dilihat di Portal masing-masing. Ini manajemen SDM yang mengarah kepada merit sistem, kita akan membentuk manajemen talenta di Setjen DPR RI. Bagi yang sudah mengetahui bahwa ia ada di kotak 9, 8, atau 7, kami mencoba untuk me-manage, kita punya ikatan yang kuat dalam menyiapkan diri sebagai pemimpin-pemimpin masa depan,” tukasnya.

Aji mengatakan, jangan berpikir bahwa untuk menjadi pemimpin itu hanya dari pejabat struktural karirnya. “Kita sudah terbuka, dari struktural bisa ke fungsional, demikian juga dari fungsional bisa ke struktural. Karena dalam UU ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan, setiap jabatan mengandung tiga unsur kompetensi, yaitu kompetensi managerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio-kultural. Sehingga disana sudah ada karakter dan profil. Tinggal bisa atau tidak PNS yang bersangkutan mendapatkan penugasan-penugasan di jabatan struktural,” ujarnya.

Walaupun semangat arahan Presiden dalam reformasi birokrasi secara nasional akan dilakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga eselon III dan IV didorong untuk ikut penyederhaan menjadi jabatan fungsional. Tetapi tidak menghilangkan peluang PNS yang berkarir di fungsional, bila memenuhi kualifikasi kompetensi dan kinerja. Ia bisa ikut berkompetisi mendaftar dalam lelang jabatan pimpinan tinggi.

“Inilah yang menjadi pegangan dan komitmen kita bersama dalam menyelenggarakan asesmen ini ke depan dan pemanfaatan hasilnya,” pungkasnya. l  dep/es

"Terkait pelaksanaan asesmen ini, kita sedang dalam perubahan, yang saya pikir tidak pernah berhenti untuk selalu berubah menjadi lebih baik."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)