Asa Selamatkan Generasi Bangsa

Di tengah melonjaknya kasus positif Covid-19, DPR RI meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas terutama zona merah.

Pemerintah berencana akan segera merealisasikan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di tahun ajaran baru pada Juli 2021. Aturan tata cara pelaksanaannyatersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memuat panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019.

Pro kontra sontak bermunculan. Terlebih saat ini Indonesia sedang dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19. Vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang molor pun menjadi salah satu alasan mencuatnya permintaan penundaan PTM terbatas. Learning lost kian menjadi nyata jika sekolah tak kunjung buka. Di samping itu, kita juga tak bisa abai akan kesehatan generasi muda dari terpaparnya virus Corona. 

Dari sudut pandang parlemen, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian akibat Covid-19 menurun. 

Meskipun direncanakan akan dilaksanakan secara terbatas, ketika nanti diberlakukan, pembelajaran tatap muka pada masa pandemi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus benar-benar memastikan sekolah dan lingkungan sekolah memenuhi sejumlah syarat yang termaktub dalam SKB 4 Menteri. Di antaranya, sekolah dan lingkungan sekolah harus memiliki sarana dan prasarana protokol kesehatan beserta penunjangnya.

“Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan virus Corona,” ungkap Puan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia meminta agar PTM Terbatas di Pulau Jawa atau di daerah zona merah penularan Covid-19 dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu. Tingginya angka penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan klaster baru jika PTM tetap dilaksanakan.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi negara. Pengadaan kuota internet dari APBN sudah tidak ada. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk bergerak dalam giat sedekah kuota internet bagi anak-anak yang membutuhkan.  Giat ini memang terbayang sebagai ide yang sederhana, namun dengan adanya keterlibatan masyarakat tentu dampaknya akan besar.

Sementara itu, menyikapi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19, serta belum dapat terlaksananya PTM Terbatas, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai metode guru kunjung dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyiasati jika PTM Terbatas tak bisa dilaksanakan.

Menimbang keterbatasan fasilitas di banyak daerah, pembelajaran luring menurutnya akan lebih feasible, terutama untuk daerah-daerah 3T, pedesaan, dan wilayah-wilayah dengan kondisi geografis menantang. Metode yang dapat dioptimalkan adalah guru kunjung, dengan pembelajaran berkelompok.

Di sisi lain, DPR RI juga menyoroti molornya target vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Berbagai kendala yang di lapangan menyebabkan target vaksinasi awalnya Juli 2021 mundur menjadi Agustus 2021, padahal tahun ajaran baru seyogyanya dimulai pada bulan Juli.

Hingga pertengahan Juni 2021, angka vaksinasi Covid-19 yang terhadap guru dan tenaga kependidikan tak sampai 50 persen. Dari 5,6 juta yang harus divaksin, baru sekitar 1,5 juta orang yang sudah divaksin. Tak ada kata lain, pemerintah harus kejar tayang mengingat, masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapatkan vaksinasi lengkap.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi menekankan agar pemerintah tidak membuka sekolah yang guru atau tenaga pendidiknya belum divaksinasi, karena  hal tersebut bagian dari perlindungan terhadap Covid-19.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta masyarakat tak mengkhawatirkan penerapan PTM Terbatas ini. Karena PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah secara otomatis akan menganulir kebijakan PTM Terbatas.

“Kalau PPKM terjadi di daerah anda, ya mungkin akan berhenti tatap muka terbatas. Tapi hanya untuk dua minggu tersebut (selama PPKM). Sektor pendidikan harus PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) selama PPKM tersebut,” tegas Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Nadiem menerangkan, PPKM adalah suatu hal satu keharusan yang dialami banyak sektor. Karena, PPKM menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem di daerah, di kelurahan, di desa yang memiliki banyak kasus positif Covid-19. “Sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa mem-by pass, bisa saja menganulir proses pembelajaran tatap muka terbatas,” lanjut Nadiem. l tim

Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan virus Corona

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)