Apresiasi Rencana Pembangunan ‘Sport Center’ di Deli Serdang

Dalam rangka menyerap aspirasi di masa reses persidangan III tahun sidang 2020-2021, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk menghimpun aspirasi ke tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. 

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama dengan Menpora Zainudin Amali dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Medan, Sumut. Foto: Ria/Man

Salah satu isu yang mengemuka adalah mengenai pembangunan  sport center di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembangunan sport center itu untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Sumut dan Aceh.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasi dan siap mendukung rencana pembangunan sport center di Kabupaten Deli Serdang. Hetifah berharap kegiatan kepemudaan dan olahraga yang masih terus dipetakan dapat diintegrasikan menjadi sport science, sport tourism dan sport industry melalui sinergi program yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Kami sangat bangga dengan inisiatif daerah dalam pembangunan sport center yang akan disinergikan menjadi sport science, sport tourism dan sport industry. Pembangunan sport center ini kami harapkan mampu meningkatkan prestasi atlet nasional asal Deli Serdang “ katanya usai memimpin pertemuan dengan tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi beserta jajaran yang juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali di Medan, Sumut.

Legislator Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, saat ini Komisi X DPR RI sedang merevisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) agar prestasi olahraga nasional semakin baik. “Pembangunan sport center ini akan kami kawal dan semua masukan hari ini tentang sistem keolahragaan akan kami perjuangkan saat komisi X rapat dengan pemerintah,” katanya.

Pemuda Harus Ruang

Sementara di Sumatera Selatan, tim kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng menyoroti tentang peran pemuda hingga anggaran Kemenpora yang dipotong di masa pandemik. Agustina menyayangkan pemotongan anggaran untuk pemuda, pasalnya di masa pandemi, Kemenpora menjalankan berbagai kegiatan yang bertema edukasi.

Salah satunya yaitu webinar kepemudaan dan keolahragaan, diskusi daring di berbagai media, hingga video instruksional yang menampilkan atlet nasional dan wirausaha untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. 

“Jangan sampai pada masa pandemi ini pemuda menjadi objek yang didiamkan. Mereka harus diberikan ruang, kasi lah anggaran berapa untuk pemuda agar mereka ikut berdinamika dengan keadaan ini,” papar Agustina di Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang.
Pasalnya, peran pemuda atau yang saat ini dikenal dengan istilah milenial sangat penting di tengah pandemi Covid-19, terutama dalam memberikan informasi dan edukasi kepada orang-orang sekitarnya. Terlebih, para pemuda zaman sekarang sangat paham teknologi dan juga informasi.

“Kaum muda memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menciptakan lingkungan dan menyesuaikan diri dalam situasi apapun, termasuk dalam menerapkan pola kehidupan yang baru untuk menghindari dampak buruk pandemi Covid-19 secara berkelanjutan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Eko/nvl

Dukung Mata Pelajaran Pancasila

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan Komisi X DPR RI mendukung secara penuh mata pelajaran Pancasila untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Mengingat, peta jalan pendidikan nasional tidak hanya terdapat pada tingkatan visi pemerintah tetapi juga harus diletakkan sebagai visi negara.

Pemaparan tersebut disampaikan Fikri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, yang juga dihadiri oleh organisasi kepemudaan Sumbar, di Pendopo Kantor Gubernur Sumbar, Padang.

“Organisasi kepemudaan diwakili SAPMA dan KNPI mengusulkan agar pendidikan Pancasila dihidupkan lagi untuk masuk di kurikulum. Jika, sistem P4 di masa lalu sudah tidak relevan maka pemerintah harus memodifikasi dengan sistem kekinian. Tujuannya, supaya semua pihak dapat terakomodasi. Sebab, Pancasila milik kita semua,” katanya.
Selain itu, Fikri juga mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap reaktif dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur seragam sekolah karena berpotensi memicu konflik antara pusat-daerah. Menurutnya, SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan pusat dan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Pendopo Kantor Gubernur Sumbar, Padang. Foto: Puntho/nvl

“Sektor pendidikan adalah salah satu kewenangan pemerintah yang sudah didesentralisasikan secara konkuren. Yakni, urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, SMA/K dan pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya. 

Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, jika terjadi problematika maka pemerintah pusat wajib mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan di daerah sesuai kewenangan masing-masing. Maka tidak perlu secara langsung diambil alih pemerintah pusat dengan SKB yang berlaku secara nasional. 

“Sehingga, dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut justru menimbulkan ketakutan di daerah. Seperti di Padang, Provinsi Sumbar ini, Dinas Kebudayaan terpisah dengan Dinas Pendidikan. Dinas Kebudayaan memberikan aspirasi agar Padang dan Provinsi Sumbar jangan disamakan dengan tempat lain. Di sini, masyarakatnya sangat agamis,” tandas Fikri.  rnm,pun,eko/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)