Apresiasi Mekanisme Pendidikan di Sesko TNI

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung Sesko TNI di Bandung, dan Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU di Rumpin, Bogor. Tak hanya itu, di Pandeglang, Komisi I DPR RI meminta agar akses telekomunikasi tidak hanya fokus di daerah 3T saja.

Foto bersama tim kunker Ketua Komisi I DPR RI dengan Pgs. Komandan Sesko TNI beserta jajarannya. Foto: Dipa/nvl

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi mekanisme pendidikan yang dijalankan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung, terutama saat pandemi Covid-19 menyerang. Kesiapan terus dilakukan agar proses pembelajaran tetap berlangsung kepada Perwira Siswa (Pasis), sebagai bentuk pertahanan negara. 

Meutya mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Pgs Komandan Sesko TNI beserta jajarannya, di Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Jawa Barat, awal Juni. Meutya ingin ke depannya fasilitas dan kurikulum di Sesko TNI selalu sigap dalam mengikuti kebutuhan dan permintaan di era digital.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, kunjungan ke Sesko TNI ini bertujuan meninjau langsung kesiapan dan strategi yang sudah diterapkan Sesko TNI dalam mendidik Pasis. Ia menilai, mekanisme pendidikan yang dijalankan pun sudah cukup ideal, yakni berbasis pada Adult Learning System. 

“Kondisi sedang pandemi, Sesko sudah siap melakukan proses belajar secara virtual. Kami mengapresiasi hal ini sebagai bentuk kesigapan Sesko TNI dalam mengikuti perkembangan digital, yang mana proses pembelajaran tetap dilaksanakan dengan prioritas safety, comfort, efektif, dan efisien. Hal ini guna menciptakan beban belajar Pasis yang dirancang proporsional, sebagai bentuk menuju Smart Campus,” tuturnya.

Meutya dapat memahami harapan akan kebutuhan Sesko TNI Bandung itu sendiri. Ia bersama Anggota Komisi I DPR RI yang hadir, mengupayakan alokasi kebutuhan anggaran yang diajukan pada RKA Tahun Anggaran 2022.

Apresiasi SatBravo 90 Phaskas

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU Rumpin, Bogor. Foto: Nadia/nvl

Di Bogor Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengapresiasi pemaparan Komandan Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU, terkait kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok TNI seperti operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang dengan dukungan alutsista dan sarana prasarana yang dimiliki.

Komisi I DPR RI juga mendukung tercapainya program usulan SatBravo 90 Paskhas TNI AU. Di antaranya, target pembangunan sarana dan prasarana, dan pembangunan material sampai dengan tahun 2024. Mengingat kondisi sarana prasarana maupun alutsista yang dimiliki saat ini sudah tidak sesuai dengan zaman, dan diharapkan kebutuhan Indonesia untuk memiliki TNI yang kuat dari 2021-2024 segera dapat teralisasi.

“Kemudian ada juga kebutuhan untuk tempat latihan, kebutuhan alat angkut yang cepat. Jadi ini memang harus didorong kebutuhan mereka. Mudah-mudahan konsep yang kita inginkan, punya TNI yang kuat dari 2021-2024 kebutuhan ini sudah masuk,” papar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU Rumpin, Bogor, Jumat (4/6/2021).

Utut menambahkan, secara konsep keprajuritan dan kesiapan para prajurit yang berada di SatBravo 90 Paskhas TNI AU memiliki kemampuan yang mumpuni, namun dari sisi peralatan dan sarpras yang ada perlu didukung. Utamanya terkait dengan alat penyadap sebagai penunjang kinerja mereka yang saat ini masih berteknologi 2G sedangkan, kemajuan yang ada saat ini sudah sampai 5G.

Infrastruktur Telekomunikasi Jangan Hanya di Daerah 3T

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang. Foto: Azka/nvl

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta agar pembangunan jaringan telekomunikasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya fokus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), karena faktanya masih banyak daerah di pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Ia menginginkan agar pemerintah harus turut hadir di setiap wilayah Indonesia.

 “Pemerintah harus hadir dengan segala upaya yang dimiliki terkait pembangunan sinyal atau telekomunikasi di daerah-daerah Pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Program merdeka sinyal harus terealisasi di daerah 3T maupun di Pulau Jawa sendiri,” kata Rizki di Kantor Bupati Pandeglang, Banten.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa Pandeglang yang terdiri dari 35 Kecamatan dan hampir 400 desa, memiliki kontur pegunungan dan pesisir, ini merupakan suatu kendala yang membuat kesenjangan akses internet masih terasa di daerah tersebut.

“Masih banyak masyarakatnya yang hidup di desa, di dalam desa lagi. Jadi akses menuju pusat, akses kepada jaringan telekomunikasi sangat sulit sekali didapatkan. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak sekolah yang menerima pembelajaran dari sekolahnya lewat internet. Jaringan internet dan telekomunikasi harus segera terealisasikan di (seluruh) Provinsi Banten,” tutupnya. l ndy,dip,azk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)