APBN 2023 Harus Fleksibel dan Responsif

RAPBN 2023 masih menyisakan banyak tanda tanya. Sebab, arah kebijakan ekonomi makro tersebut dinilai masih terlalu optimis di tengah awan gelap yang akan menaungi perekonomian di tanah air.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin 
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin

FAKTOR-faktor yang berkontribusi besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, berangsung menemukan titik akhir kulminasinya di tahun 2023. Dikutip dari laman Bank Indonesia, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juli 2022 secara keseluruhan mencatat surplus 29,17 miliar dollar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 15,95 miliar dollar AS.

Surplus neraca perdagangan Juli 2022 bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Kinerja ekspor nonmigas sangatlah kuat, terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam. 

Selain karena kuatnya pengaruh dari ledakan komoditas tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka positif tersebut juga ditopang oleh adanya pelonggaran batas defisit yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2020. UU tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan memberi kelonggaran defisit lebih dari tiga persen selama kurun waktu tiga tahun (2020-2023).

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, kelonggaran defisit lebih dari tiga persen ini diharuskan berakhir pada 2023. Artinya, kelonggaran belanja untuk masyarakat, khususnya menengah ke bawah, dan dunia usaha tersebut tidak dapat lagi dinikmati secara penuh. Dengan kata lain, sektor-sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir, akan diperketat kembali. Termasuk, pembatasan subsidi untuk energi.

Fase Kritis 2023

RAPBN 2023 dirancang dalam suasana optimis namun tetap waspada. Tidak begitu euforia, tetapi juga harus fleksibel mengantisipasi segala ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut tidak hanya menyangkut dari sisi perekonomian domestik, namun juga berasal dari situasi global, baik yang bersifat medis (pandemi) maupun geopolitik (Perang Rusia-Ukraina atau Perang Taiwan-Tiongkok).

“APBN harus didesain secara fleksibel dan responsif untuk mengantisipasi dan meredam gejolak “APBN harus didesain secara fleksibel dan responsif untuk mengantisipasi dan meredam gejolak yang mungkin terjadi. Baik akibat pandemi, tensi geopolitik yang masih berlanjut, kenaikan inflasi global, maupun ketidakpastian harga komoditas global. Karena APBN tetap harus menjadi tumpuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi, hingga mendorong upaya reformasi struktural,” ujar Puteri Komarudin.

 Fleksibilitas itu diyakini akan mampu melewati fase kritis penuh tantangan di 2023. Sebab, dampak dari ketidakpastian domestik dan global itu tidak hanya akan mempengaruhi pertumbuhan yang stagnan. Melainkan juga berdampak terhadap inflasi yang tinggi dikarenakan supply side yang rendah namun demand side yang tinggi. Dengan kata lain, akan terjadi situasi stagflasi yang pernah terjadi terakhir kali pada 1970-an. •rdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)