Antisipasi Dini Terorisme

Lagi-lagi teror menghantui negeri. Seperti tak ada habisnya, teror selalu mengintai kapan dan di mana saja. Dua kasus beruntun terjadi pada Maret lalu. Gereja dan markas besar Polri jadi sasaran. Teror ini menghidupkan sinyal darurat perlawanan terhadap terorisme.

Kutukan dan apresiasi memenuhi pemberitaan media. Mengutuk aksi teror dan mengapresiasi langkah penegak hukum. Hal yang selama ini luput dari perhatian publik adalah masuknya gender dalam isu terorisme di Tanah Air. Mayoritas pelaku teror memang pria. Tapi tidak sedikit wanita masuk ke lingkaran terorisme.

Keterlibatan wanita dalam aksi teror, apalagi dilakukan di Mabes Polri, telah menyalakan sinyal darurat melawan terorisme. Audit atas sistem pengamanan baik di Mabes Polri maupun nasional perlu dilakukan. Padahal, UU Terorisme juga sudah direvisi dengan membolehkan tentara ikut masuk memberantas terorisme.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam keterangan persnya, mendesak agar strategi penanganan terorisme ditinjau ulang. Ia menyampaikan, pentingnya membangun digital literasi tentang bahaya radikalisme. Penyusunannya bisa melibatkan para tokoh agama, pesantren, dan dua organisasi besar Islam, NU dan Muhammadiyah sebagai jangkar deradikalisasi. 

“Pengaruh kuat radikalisme dan ekstremisme harus dihentikan. Ikhtiar ini tentu tidak sebatas edukasi kepada pelajar dan keluarga secara langsung. Tapi penting pula membatasi mesin browsing yang selama ini memberikan pengaruh paling dominan,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Merespon tragedi teror di Makassar dan Mabes Polri, ia juga mendorong percepatan implementasi pelaksanaan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

Perpres ini harus berjalan di semua sektor dengan mempercepat implementasi pelaksanaan amanat Perpres tersebut. Tujuannya meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari aksi terorisme. “Di tengah bencana pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat dan negara membutuhkan rasa aman untuk bekerja dan bangkit dari keterpurukan,” seru Azis.

Pemerintah, lanjutnya, haus segera menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme dan mengimplemantasikannya secepat mungkin. Polri harus mengusut tuntas jaringan terorisme di Tanah Air. Saat yang sama, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Polri dan BNPT harus mampu menggandeng semua elemen memberantas terorisme yang sudah lama mengusik ketenangan warga.

Berdasarkan data yang dirilisnya, Azis menyebut jumlah teroris mencapai 6.000 lebih. Angka ini tentu sangat meresahkan dan mengganggu keamanan. “BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme harus mampu menunjukan kelasnya. Tentu tidak hanya sebatas penindakan, tetapi pencegahan lebih penting,” harap Azis.

Parlementaria juga mendapat pernyataan pers Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, Maret lalu. Ia mengatakan peristiwa penyerangan yang dilakukan seorang perempuan di Mabes Polri menjadi sinyal darurat bagi Polri, BNPT, dan BIN. “Oleh sebab itu, saya mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia,” seru Herman.

Apapun alasan aksi teror tersebut, tetap tidak dibenarkan oleh agama mana pun. Politisi PDI Perjuangan itu mengapresiasi kesigapan para petugas pengamanan di Mabes Polri yang langsung menindak wanita pelaku teror. Sebetulnya sudah banyak teroris yang ditangkap, tapi tak mengurangi ancaman teror atau membawa efek jera. BNPT pun dituntut mencari formulasi baru mengatasi terorisme di negeri ini.

Herman mendesak, fungsi intelijen terus diperkuat untuk mendeteksi sedini mungkin aksi-aksi terorisme. “Saya Ketua Komisi III DPR RI meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya,” tegas legislator asal dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha saat menjadi pembicara pada acara Dialektika Demokrasi di DPR, mengatakan, keterlibatan TNI dalam operasi memberantas terorisme belum sepenuhnya bisa dilakukan, lantaran belum ada Perpres yang mengaturnya. Sepanjang Perpres tentang keterlibatan TNI itu belum ada, maka  selama itu pula TNI belum bisa terlibat sepenuhnya.

Semua badan intelijen di semua institusi pasti sudah mengetahui kelompok yang terpapar paham radikal. Namun, belum bisa menangkap karena belum ada aksi teror. UU Terorisme yang ada sekarang sudah mengalami kemajuan. Kelompok-kelompok teroris sudah bisa ditangkap dengan dugaan awal yang cukup kuat. 

“Saya yakin semua jajaran intelijen, sudah mengetahui jaringan itu, yang sudah terpapar paham radikalisme dan terorisme. Pencegahan terhadap tindak pidana terorime bisa dilakukan sedini mungkin, tanpa terlebih dahulu mereka melakukan teror,” jelas politisi PPP itu. l mh/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)