Angka Kemiskinan Harus Diturunkan

“Desain APBN 2023 harus senantiasa Waspada, Antisipatif, dan Responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak”

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

ARSITEKTUR fiskal tahun 2023 sudah dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi berbagai tantangan. Maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai strategi yang menjadi fokus APBN 2023 juga dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2023 (16/8). Satu diantaranya adalah penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada Parlementaria mengungkapkan, program pemerintah dalam APBD 2023 harus bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

“Gara-gara Covid, kemiskinan kita naik. Nah sekarang kondisinya sudah mulai pulih. Sekarang persentasenya berapa. Ini semua harus didasarkan pada yang menjadi kebutuhan kita dan kondisi existing hari ini, dalam konteks nanti kita bicara soal tahun depan,” Jelas Politisi Partai Golkar ini.

Ace menilai program perlindungan sosial harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah dalam konteks pemuliha ekonomi nasional. Diketahui pemerintah sendiri mematok target penurunan angka kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen dan tingkat ketimpangan atau rasio gini 0,375- 0,378 dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,3 persen.

Politisi fraksi Partai Golkar ini menilai target tersebut cukup ideal meski di tengah tingkat ketidakpastian perekonomian global yang tinggi, target tersebut memiliki deviasi baik ke bawah maupun ke atas yang cukup lebar.

“Saya kira perlindungan sosial ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan sorotan karena pemulihan ekonomi harus dibarengi juga dengan kinerja konsumsi masyarakat di level yang paling mikro. Salah satunya adalah belanja perlindungan sosial, tentu selain untuk memberikan semacam social safety net agar terpenuhi kebutuhan dasarnya, juga akan menjadi pergerakan ekonomi pada level mikro,” papar legislator dari dapil Jawa Barat II itu.

Untuk mendukung program tersebut berjalan dengan baik, Ace mendesak pemerintah untuk menyusun program secara terukur sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, program ini juga harus dibarengi dengan adanya pembaruan data penerima manfaat yang akurat.

“Data penerima bantuan ini harus betul-betul dipastikan dan tepat sasaran. Dan tentu pidato presiden ini harus ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial. Tanpa akurasi data program perlindungan sosial itu tidak akan mempunyai efek yang besar bagi upaya perlindungan sosial masyarakat,” papar Ace

Mutakhirkan DTKS

Sebelumnya, Pada Senin (6/6) Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI Tri Rismaharini beserta jajarannya untuk secara terusmenerus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi rujukan bagi semua program bantuan sosial (bansos). Pasalnya banyak permasalahan yang dinilai perlu diperbaiki dari DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Apalagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp6,9 triliun. Berdasarkan temuan BPK seperti yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 ada tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS, dan ada yang meninggal dunia.

“Semua (DTKS) harus diperbarui, dengan cara sistemnya diperbaiki secara total, agar programnya bisa berjalan secara tepat dan akurat. Dan mesti diingat, DTKS ini bukan hanya untuk kepentingan Kementerian Sosial, tapi itu juga digunakan untuk kepentingan BPJS, subsidi listrik, dan masih banyak lagi.” jelas Ace.

Ketidakakuratan DTKS bukan hanya terjadi di satu daerah, melainkan di seluruh Indonesia. Di dalam program pemerintah, ada 10 juta keluarga kategori miskin yang harus dibantu pemerintah yang disebutkan PKH. Setiap tahunnya data selalu berubah, baik karena kematian atau sudah tidak lagi miskin. Tetapi verifikasi dan validasi data tidak masuk di dalam perubahan data, sehingga menjadi permasalahan.

Kedepan, menurut Ace tantangan dalam realiasisi program kesejahteraan sosial akan terus bertambah, terlebih ada wacana bahwa bantuan sosial akan dialihkan menjadi dana tunai yang diserahkan langsung pada rakyat.

“Terkait wacana bansos dana tunai, harus ada mekanisme ataupun sistem yang mengawasi agar bantuan yang diberikan betul-betul dibelanjakan ataupun digunakan untuk kerpeluan dasar, seperti beras dan sembako. Kembali lagi, harus diawasi agar tepat sasaran,” tambah Ace.

Terlepas dari semuanya, Ace optimis bahwa dengan RAPBN 2023 yang ada sekarang pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan di angka tujuh persen dengan fokus pada keefektifitasan programnya.

Di sisi belanja, Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, reformasi harus dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung programprogram pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau pemerintah konsisten dengan program-program perlindungan sosial, disertai dengan adanya penyertaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan baik dan merata, maka target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di angka tujuh persen bisa saja tercapai. Tapi masalahnya harus dikembalikan ke efektifitas programprogram bantuan sosial tersebut,” Jelas Ace

Inovasi di sisi pembiayaan juga harus difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara

Diakhir, Ace berharap apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya bisa direalisasikan oleh kementerian terkait sehingga target penuntasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Tentu kami (Komisi VIII DPR RI), akan terus mengawal dan memantau, serta memastikan program sosial itu berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan angka penurunan kemiskinan,” tutup Ace. •we/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)