Anggaran Kesehatan Yang Prima Sebagai Bentuk Kewaspadaan

Pemerintah mengalokasikan Rp169,8 triliun sebagai anggaran kesehatan di tahun 2023, jumlah ini turun dari 20,2 persen dari angka Rp212,8 triliun di tahun 2022. Pemerintah beralasan berkurangnya anggaran tersebut dikarenakan hilangnya komponen yang ditujukan khusus untuk penanganan Covid-19.

Infografis Target Output Prioritas Anggaran Kesehatan 2023
Infografis Target Output Prioritas Anggaran Kesehatan 2023

KEPUTUSAN pemerintah memangkas anggaran kesehatan pada RAPBN 2023 dinilai sebagai langkah yang kurang tepat. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meskipun angka Covid-19 sudah melandai pada beberapa waktu belakangan namun hal itu bukan alasan yang tepat untuk memangkas anggaran.

“Kita juga tidak dapat menjamin bahwa Covid-19 sudah berakhir dan tidak lagi menjadi ancaman di masa yang akan datang. Justru kita perlu memastikan tersedianya anggaran kesehatan yang prima sebagai bentuk kewaspadaan,” ujar politisi Fraksi PKS itu.

Menurut Netty, pasca Pandemi Covid-19 yang belum bisa dibilang berakhir ini, pemerintah justru perlu memperbaiki dan membangun sistem kesehatan yang terbukti kewalahan menghadang pandemi. Netty mengaitkannya dengan enam pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan antara lain transformasi bagi layanan primer, layanan rujukan rumah sakit, sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan serta teknologi kesehatan.

“Sistem kesehatan kita harus diperkuat. Enam pilar transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah akan sulit terealisasi jika kurang didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi dengan adanya ketentuan tidak bolehnya tenaga honorer di instansi pemerintah, maka pelayanan kesehatan pun terancam kolaps,” ujarnya.

Oleh karena itu, wakil rakyat dapil Jawa Barat VIII meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang alokasi anggaran kesehatan agar apa yang menjadi target pemerintah terkait transformasi kesehatan bisa tercapai.

Pemerintah sendiri telah memetakan beberapa hal yang diprediksi akan menjadi tantangan bidang kesehatan di masa depan. Dilansir dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN T.A 2023, dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran perlunya perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh di Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pemerataan tenaga kesehatan, serta kemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan. Indonesia juga perlu mewaspadai angka prevalensi stunting dan penyakit katastropik yang masih tinggi, di samping mengantisipasi perkembangan varian Covid-19 maupun risiko pandemi di masa mendatang.

“Masalah kesehatan Indonesia bukan hanya soal Covid-19, tapi juga ada stunting, angka kematian ibu dan bayi, pelayanan kesehatan, kebiasaan hidup sehat dan sebagainya. Oleh karena itu menurunkan anggaran kesehatan di tengah banyaknya prioritas kesehatan yang tertunda akibat penanganan pandemi bukan langkah yang tepat dan dapat berakibat buruk pada sistem kesehatan,” tambah Netty.

Untuk menjawab tantangan yang telah diprediksi, pemerintah telah menyiapkan beberapa poin arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Fungsi Kesehatan sesuai RAPBN 2023. Arah Kebijakan yang telah diformulasi antara lain: (1) penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder; (2) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (3) peningkatan kemandirian, mutu, dan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; (4) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; (5) akselerasi penurunan prevalensi stunting, melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik; (6) percepatan perbaikan gizi masyarakat; (7) pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta peningkatan pengendalian penyakit; (8) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; dan (9) menjaga kesinambungan program JKN. •uc/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)