Akademisi dan Pemda Perlu Terlibat dalam Diplomasi Internasional

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengajak Perguruan Tinggi untuk turut serta dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam upaya diplomasi sehingga membawa sesuatu yang konkrit. 

Delegasi BKSAP DPR RI di Solo, Jawa Tengah. Foto: Oji/nvl

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengungkapkan kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari menjangkau diplomasi total.

“Jadi diplomasi bukan hanya pekerjaan dari Kementerian Luar Negeri dan duta besar yang ada di luar yang menjadi bagian diplomasi formal. Nah, Anggota Parlemen ini kan wakil rakyat, di mana nomenklatur ‘parliamentary diplomacy’ sudah ada di setiap negara. Ada Inter-Parliamentary Union (IPU) di tingkat dunia, seperti halnya PBB,” papar Fadli Zon usai mengikuti pertemuan dengan Rektor, Guru Besar, perwakilan mahasiswa dan sivitas akademika UNS dan perwakilan IAIN, di Solo, Jawa Tengah, awal April lalu.

Politisi Partai Gerindra ini ingin mengajak Perguruan Tinggi, civitas akademika dan para mahasiswa membawa diplomasi daerahnya ke dunia internasional seperti misalnya konsep Sister City yang sudah berjalan di beberapa daerah. Hal semacam ini menurutnya bisa menjadi jembatan diplomasi yang baik dan efektif.

“Saya mencontohkan produk-produk tertentu yang mengalami hambatan di Uni Eropa seperti kelapa sawit, diharapkan dengan adanya diplomasi parlemen maka diplomasi formal pemerintah akan lebih mudah,” tukas Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Larangan masuknya produk kelapa sawit dengan alasan isu lingkungan hidup adalah parlemen Uni Eropa. Dan karena sesama parlemen, maka diplomasi menjadi lebih mudah. “Karena kami tidak terikat pada diplomasi formal yang mungkin agak kaku. Kami bisa sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat (pemerintah) Indonesia, begitu juga tentang soal-soal isu lain,” imbuh Fadli.

Sementara terkait isu-isu strategis dunia internasional seperti Palestina, Rohingya, Myanmar, Uighur juga turut disuarakan sebagai bagian peran serta parlemen Indonesia mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. 

“Kami pilih kampus karena melihat dalam demokrasi itu mahasiswa menjadi cikal bakal munculnya demokrasi di Republik Indonesia, tanpa mahasiswa kita tidak mungkin mengalami masa reformasi yang sangat legendaris tersebut,” ungkap Hafisz. 

Fadli Zon. Foto: Oji/nvl

Pemikiran-pemikiran mahasiswa itu tidak ada intrik-intrik politik, mereka begitu riil. Melalui forum terhormat yang juga dihadiri para guru besar dan sivitas akademika ini, dengan masuknya BKSAP DPR ke kampus untuk menjelaskan tugas-tugas DPR yang kadang kala juga dikritisi secara positif oleh mahasiswa.

Mengenai fungsi konvensional DPR, Hafisz melanjutkan, yang sudah berjalan puluhan tahun yaitu anggaran, legislasi, dan pengawasan. “Ada satu fungsi yang kadang rakyat tidak tahu, yaitu menciptakan perdamaian dunia dan berperan aktif dalam pergaulan dunia dalam bentuk bebas aktif. DPR berperan serta terhadap diplomasi dunia, makanya kami namanya ‘second track diplomation’, karena di ujung tombaknya tetap pemerintah,” tandas politisi Fraksi PAN ini.

Sebagai contoh, di forum internasional BKSAP selalu melihat figur negara yang akan dikunjungi. “Ketika ke Ukraina yang secara hubungan diplomasi sangat bersahabat, hubungan dagang juga lancar, hubungan politik juga baik sekali. Di sini saya melihat ada gap (celah) di mana ekspor kita hanya 200 juta dolar AS, sedangkan impornya 700 juta dolar AS. Dalam rapat internal saya mengkritisi itu, bahwa kita harus memperkuat imbal balik dari pada ekspor dan impor,” tandas Hafisz.

Sebagai negara yang bersahabat maka kita bisa mendorong adanya balance (keseimbangan) antara ekspor dan impor. “Katakanlah kalau kita banyak impor gandum dari Ukraina, mereka juga harus bersedia mengambil kelapa sawit kita, itu yang saya usulkan kemarin saat rapat dengan Parlemen Ukraina. Bagaimana kalau itu di-counter trade, ternyata Ukraina belum bisa melakukan itu,” beber legislator dapil Sumatera Selatan I ini.

“Kita pernah lakukan diplomasi counter trade saat pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia yang tidak sepenuhnya kita bayar dengan uang. Kita kasih bahan makanan kita seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Ini menjadi contoh langkah-langkah perbaikan ekonomi melalui jalur diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP di panggung Internasional,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Delegasi BKSAP DPR RI foto bersama dengan Rektor, Guru Besar, dan civitas akademika UNS dan perwakilan IAIN, di Solo, Jawa Tengah. Foto: Oji/nvl

Rektor UNS Jamal Wiwoho mengucapkan terima kasih atas dipilihnya UNS sebagai salah satu perguruan tinggi yang dijadikan sarana sosialisasi diplomasi parlemen oleh BKSAP DPR RI. “Reputasi BKSAP DPR RI ini sudah kita ketahui berkiprah di ajang diplomasi dunia internasional. Kami berterima kasih kepada BKSAP DPR RI yang memilih Universitas Sebelas Maret dalam kegiatan sosialisasi diplomasi parlemen,” ungkapnya.

Kegiatan BKSAP Day dengan tema “Diplomasi BKSAP DPR RI: Membangun Sinergi dan Kolaborasi untuk Optimalisasi Potensi Kota Surakarta, Jawa Tengah” dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafisz Tohir (F-PAN) bersama Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Anggota BKSAP DPR RI R. Wulansari (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Hasani Bin Zuber (F-Demokrat). l tn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)