Absurd, Syaratkan BPJS dalam Jual Beli Tanah

Pemerintah mewajibkan syarat baru untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Mulai 1 Maret 2022 setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam surat bernomor HR.02/164-400/ II/2022 yang ditandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayan.


 

 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Arief/Man

Terkait syarat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa ketentuan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kementerian ATR/BPN. Selain aturan terkait jual-beli tanah, pembuatan SIM, STNK, SKCK, dan beberapa sektor pelayanan publik lainnya juga mensyaratkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengimbau pemerintah agar tidak lagi membuat kebijakan yang bersifat mengada-ada dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia berpendapat sebaiknya pemerintah mencari cara lain dalam memikat masyarakat agar bersedia secara sukarela mengikuti program BPJS.

“Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, walaupun kita tahu persis apa yang menjadi latarbelakang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurus jual beli tanah dikaitkan dengan BPJS. Boleh-boleh saja kita menyetujui apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat hal yang demikian dipandang sebagai salah satu yang dibuat-buat. Jadi tidak usah mengada-ada seperti itu,” tutur Syamsurizal.

Ia berpendapat, sebaiknya pemerintah mencari solusi lain dalam menjaring kepesertaan BPJS dan tidak membuat aturan yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kami dari Komisi II DPR menyarankan, kalau membuat kebijakan-kebijakan terkait apa yang dikerjakan pemerintah, jangan membuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Yang kita harapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat menyejukkan masyarakat. Jadi carikan cara lain agar masyarakat tertarik ikut BPJS. Jangan dikait-kaitkan seperti ini, yang menurut saya agak janggal.

 

MENGIMBAU AGAR PEMERINTAH TIDAK MENYULITKAN MASYARAKAT YANG INGIN MELAKUKAN JUAL BELI TANAH DENGAN KETENTUAN SYARAT KEPESERTAAN AKTIF BPJS KESEHATAN

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar. Foto: Ridwan/Man

Senada dengan Syamsurizal, Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar mengimbau agar pemerintah tidak menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan jual beli tanah dengan ketentuan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Menurutnya, antara jual-beli tanah dan persoalan kesehatan adalah dua hal yang berbeda. Bisa jadi masyarakat yang akan menjual tanahnya adalah orang yang sedang kesulitan secara keuangan.

“Menurut saya (masyarakat) jangan dipaksa-paksa. Di antara mereka ini (mungkin) ada yang tidak mampu. Seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah untuk masuk di APBN untuk (mendapatkan subsidi sebagai) masyarakat yang tidak mampu,” ujar Chairul.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus juga menilai kebijakan yang di gagas pemerintah dengan mewajibkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah atau rumah susun yang akan melakukan akad jual beli adalah kebijakan yang absurd, mengada-ada dan bisa di kategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

“Jauh panggang dari api dan tidak ada korelasinya. Kenapa rakyat harus dipaksa mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional, apalagi mengkaitkannya dengan transaksi bidang pertanahan. Kebijakan ini jelas terlalu mengada-ada dan berebihan. Keinginan Pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan kenapa harus di kaitkan dengan transaksi jual beli tanah oleh masyarakat. Sungguh tidak adil, memanfaatkan segala infrastruktur yang ada di dalam pemerintahan untuk ‘memaksa’ masyarakat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Gak nyambung logikanya,” tegas politisi PAN ini.

Ia berpendapat, pemerintah seharusnya menekankan kepada pengelola BPJS untuk membenahi sistem dan meningkatkan pelayanan serta transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan. Jika masyarakat merasakan manfaatnya dan puas terhadap service yang diberikan BPJS kesehatan. Maka tanpa dipaksa masyarakat akan dengan sendirinya ikut berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan dari Pemerintah ini.

“Oleh karena itu, dengan keluarnya aturan baru itu, terkesan pemerintah memaksakan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan segala cara. Aneh saja, korelasinya apa antara tanah sama jaminan kesehatan? Peralihan kepemilikan tanah dan jaminan sosial.

 

KENAPA RAKYAT HARUS DIPAKSA MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, APALAGI MENGKAITKANNYA DENGAN TRANSAKSI BIDANG PERTANAHAN

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

kesehatan merupakan hak rakyat yang harus sama – sama dilindungi negara, sehingga dalam melindungi hak tersebut negara tidak boleh memberangus dan membungkam hak lainnya,” tukasnya. •dep,gal/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)