Andre Rosiade Minta Perhatikan Proporsi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022

[Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Kementerian BUMN RI dan FHCI, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Foto: Oji/Man]

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Forum Human Capital Indonesia (FHCI) untuk memperhatikan proporsi Penyandang Disabilitas (PD) dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022. Sebab, menurutnya, proporsi penerimaan PD dalam bekerja di instansi pemerintah maupun BUMN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

 

“Karena mereka (penyandang disabilitas) harus punya hak yang sama dan ini sudah menjadi peraturan di UU,” jelas Andre dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Kementerian BUMN RI dan FHCI, terkait pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Bersama Pegawai BUMN, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

 

Selain itu, dilihat dari tingginya antusias masyarakat Indonesia yang mendaftar dalam Rekrutmen Bersama BUMN tersebut, ia berharap akan ada rekrutmen kembali, baik dilakukan secara rekrutmen bersama maupun dari masing-masing BUMN yang ada di Indonesia. “Dari yang melamar sebanyak 250.000 orang, tetapi yang diterima hanya 2.700 orang. Kami berharap akan ada rekrutmen selanjutnya karena melihat potensi yang begitu besar karena banyak yang mendaftar,” jelas Andre.

 

Politisi Partai Gerindra ini berharap cara rekrutmen pegawai BUMN seperti ini dapat dilanjutkan ke depannya. “Ini tata cara baru. Yang penting tidak ada lagi era titipan. Kita butuh SDM yang unggul yang bisa membangun BUMN kita yang lebih maju lagi,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I tersebut. (rdn/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)