Alien Mus Dorong Peningkatan Anggaran KLHK, KKP dan Kementan dalam APBN

[Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri LHK, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Foto: Arief/Man]

 

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan anggaran dalam APBN di tahun-tahun mendatang. Menurutnya, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan yang diakibatkan berbagai permasalahan global.

 

“Jangan sampai grasak-grusuk lagi seperti vaksin Covid-19, terus juga vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kaki). Kita harus mempersiapkan diri terhadap pangan, kalau seandainya kita (merasa) lapar, semuanya menjadi berantakan,” ujar Alien dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri LHK, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

 

Politisi Partai Golongan Karya ini mengungkapkan, berbicara mengenai krisis pangan, hal tersebut tidak dapat lepas dari peran ketiga kementerian tersebut. Terlebih, berdasarkan anggaran tahun 2021 dan 2022 ketiga kementerian itu adalah penentu bagaimana masa depan bangsa dan negara ini seperti yang sudah disampaikan dalam pidato Kenegaraan maupun Pengantar RAPBN 2023 oleh Presiden pada 16 Agustus 2022.

 

“Jadi Ketua (Komisi IV DPR RI), mohon dengan sangat kalau memang berbicara tentang krisis pangan, berarti tiga kementerian ini harus kita dorong dan kita bersuara, kita harus meminta anggaran. Kalau bisa jangan hanya 0,5 persen untuk pertanian dari APBN Indonesia, maupun juga untuk KLHK dan juga KKP,” tegas Alien.

 

Di sisi lain, Alien mengaku miris melihat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ketiga kementerian ini yang menurutnya masih rendah. Hal itu tercermin dari laporan anggaran tahun 2021. Terlebih pada 2021 lalu baru saja disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif dan Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP, namun pemberlakuannya masih belum memiliki kejelasan. Selain itu, ketiga kementerian ini juga terkena dampak dari refocusing anggaran ketika menghadapi masa pandemi.

 

Untuk sektor pertanian, menurut Alien perlu melihat angka ketahanan pangan. Sebab, dari tahun ke tahun diberikan anggaran yang luar biasa, tapi hasil dan dampaknya belum terealisasikan. “Sehingga ini menjadi atensi kita, Pak Menteri (Pertanian), sehingga ke depan nanti budgeting anggaran untuk tahun 2023 sesuai dengan kegunaannya, fungsinya dan sesuai dengan kepentingan,” tegas legislator dapil Maluku Utara itu.

 

Hal serupa juga Alien sampaikan kepada KLHK. Berdasarkan anggaran tahun 2021, dirinya berharap ini menjadi atensi perubahan pola piker, untuk penentuan anggaran ke depannya sehingga menjadi fokus untuk program yang ditentukan. “Juga untuk KKP, saya berharap ada Ditjen-Ditjen yang perlu diberikan satu perhatian khusus. Misalkan Ditjen Tangkap, Ditjen PSDKP, Ditjen Budidaya, terus dengan Ditjen Daya Saing, ini butuh perhatian yang khusus dan juga, kalau bisa ada anggarannya lah,” pungkasnya. (hal/sf)

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)