PARLEMENTARIA, Serang – Badan Keahlian (BK) DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Universitas Bina Bangsa di Serang, Banten, Jumat (7/3/2025). Ketua Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengungkapkan FGD ini penting untuk mendapatkan masukan dari kampus.

Ia berharap dengan kegiatan ini dapat membentuk kerja sama yang baik ke depannya. Termasuk, kerja sama untuk memberikan kontribusi pandangan terhadap RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Agar memperkuat beberapa substansi Naskah Akademik dan RUU yang sedang dikerjakan oleh badan keahlian,” ujar Sensi, sapaannya kepada Parlementaria, Serang, Banten, Jumat (7/3/2025).

Ia mengaku salah satu pembahasan yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut yakni soal peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pendidikan. Terlebih dalam diskusi itu disampaikan bahwa ternyata dana transfer untuk pendidikan ke daerah itu seolah-olah double catat.

“Jadi dicatat di transfer dari pemerintah pusat, terus ternyata juga daerah ngitung itu juga. Jadi artinya tata kelola keuangan yang diwajibkan mandatori dari konstitusi itu sepertinya menjadi salah satu substansi yang perlu diperbaiki lagi.  Kegiatan apa saja yang di-cover dengan menggunakan dana pendidikan, mana yang tidak. Sebab, 20 persen dari APBN itu kan sebenarnya cukup sangat besar, tapi karena itu belum dikeluarkan dengan baik maka justru belum terlihat ya hasilnya,” jelasnya.

Selain itu, masukan dari Rektor Universitas Bina Bangsa agar mengakomodir pendidikan untuk anak-anak usia di bawah lima tahun agar dapat diakomodir dalam undang-undang. “Ini juga penting dan tentunya akan berimplikasi pada budgeting-nya. Saya kira itu beberapa poin antara lain yang tadi dikemukakan,” tutup sensi.

Senada dengan itu, Rektor Universitas Bina Bangsa Suparmoko menilai kegiatan diskusi tersebut sangat baik dan menurutnya kegiatan semacam itu perlu didukung.

“Kita sadari bahwa sejujurnya karyawan atau pekerja di Indonesia itu 52 persen datanya itu tidak lulus SD. Ini sangat parah. Jadi kita perlu meningkatkan yang level bawah ini. Jadi anggaran tadi kayaknya perlu minta ditambah, tapi bagaimana pengelolaan anggaran itu seperti yang disampaikan tadi,” ujar Suparmoko. •hal/rdn