23 March 2025
Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Bendungan Cibeet dan Cijuray Selesai Tepat Waktu

  • Maret 3, 2025
  • 0

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, bersama tim, saat meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor, Kamis (27/2/2025). Foto: Ica/vel.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, bersama tim, saat meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor, Kamis (27/2/2025). Foto: Ica/vel.


PARLEMENTARIA, Bogor 
– Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong agar pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor dapat diselesaikan tepat waktu serta memastikan seluruh dampak sosial dapat ditangani dengan baik. Ia menegaskan, pembangunan bendungan ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir di Kabupaten Karawang dan Bekasi.

“Bendungan ini juga berpotensi menjadi destinasi wisata, sumber pembangkit listrik, dan memiliki berbagai manfaat lainnya,” ujar Syaiful Huda dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kabupaten Bogor, Kamis (27/2/2025).

Politisi Fraksi PKB ini berharap seluruh tahapan pembangunan, termasuk pembebasan lahan, dapat berjalan lancar. “Pembebasan lahan harus bisa mencapai 100 persen, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan mobilitas masyarakat dan lalu lintas di sekitar proyek tidak terganggu akibat pembangunan bendungan. Komisi V DPR RI, lanjutnya, mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah terdampak proyek. “Dampak proyek pembangunan tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syaiful Huda menyoroti dampak sosial dari proyek ini, terutama terhadap 105 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembebasan lahan dan harus direlokasi. “Saat ini sedang disiapkan mekanisme relokasi. Berdasarkan paparan Pemerintah Daerah (Pemda), terdapat 105 KK yang perlu mendapat afirmasi khusus karena kondisi sosial-ekonominya rentan,” jelasnya.

Ia menekankan agar pemerintah menjamin bantuan fasilitas rumah layak huni bagi keluarga terdampak. “Kami akan memastikan hal ini kepada pihak terkait,” tutup Syaiful Huda. •ica/aha

EMedia DPR RI