Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Produk UMKM Lokal Harus Masuk ke E-Catalog LKPP
- 0
- 2 min read
Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Foto: Farhan/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberdayakan UMKM lokal demi mendukung program nasional makan bergizi gratis.
“Saya berharap, saya titip NTT dan teman-teman, itu pangan lokalnya, produknya dapat masuk ke dalam e-katalog dan menjadi salah satu produk yang bisa digunakan untuk makan bergizi gratis,” ujar Julie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengungkapkan, dukungan terhadap UMKM lokal dapat menjadi rujukan LKPP dalam mengajukan tambahan anggaran. “Saya dan teman-teman Fraksi Partai NasDem lain, jika memang LKPP minta tambahan anggaran, tapi benefit untuk UMKM-nya apa? Jadi kami Fraksi NasDem bersedia dan saya rasa teman-teman lainnya bersedia untuk UMKM di dapil masing-masing yang mempunyai produk andalan tetapi standarisasinya belum dapet. Nah itu minta supaya LKPP bisa fasilitasi UMKM-nya, standardisasi, dan untuk masuk ke e-katalognya,” ungkap Julie.
Dalam rapat tersebut, Politisi Fraksi Partai NasDem, menceritakan pengalamannya sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT yang memberdayakan potensi UMKM lokal untuk menopang program pemberantasan stunting dan gizi buruk. Produk yang dihasilkan UMKM lokal berupa olahan daun kelor untuk mengatasi stunting dan gizi buruk berkualitas skala internasional.
“Menurut data, kelor NTT adalah yang terbaik di dunia. Serbuk daun kelor itu gizinya bisa 17 kali lipat dari susu. Jadi bisa memberantas dan mencegah stunting, gizi buruk dengan baik,” jelas Julie.
Untuk itu, Julie melalui Dekranasda Provinsi NTT mengoptimalkan pendampingan agar potensi UMKM lokal dapat memenuhi standarisasi dan masuk dalam e-katalog. “Gencar untuk bisa mendapatkan belanja negara, belanja daerah diutamakan itu dulu dong supaya perekonomiannya pun muter, tetap uangnya dari pusat tapi putaran ekonominya di NTT,” ujar Julie.
Untuk itu, kata Julie, peluang UMKM yang dibina Dekranasda NTT dapat mengatasi stunting dan gizi buruk, sekaligus memberdayakan potensi UMKM lokal demi mendongkrak perekonomian. “Dan kami waktu itu perjuangkan agar salah satu asupan untuk memberantas dan mencegah gizi buruk adalah kelor,” pungkasnya. •we/rdn
- Komisi XI
- Seputar Isu