PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong agar Pemerintah meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan utang yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Menurutnya, Pemerintah yang baru perlu meninjau kembali utang-utang yang tidak produktif. 

Hal itu guna menghindari peningkatan utang yang tidak produktif dan mengalokasikan dana untuk keperluan yang produktif dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. “Peningkatan pertumbuhan utang yang tinggi tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Menandakan utang tidak cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima tim Parlementaria (20/6/2024).

Strategi lainnya menurut legislator perempuan ini adalah penguatan mata uang dan neraca perdagangan akan membuat cost of fund menjadi lebih stabil. Meningkatkan stabilitas mata uang nasional untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang akan sangat merugikan perekonomian nasional.

“Terdepresiasinya mata uang rupiah menyebabkan ongkos produksi barang yang memiliki komponen impor akan meningkat. Selain itu, beban utang juga akan semakin berat. Intervensi yang dilakukan oleh BI untuk meredam kejatuhan rupiah juga menguras cadangan devisa negara,” pungkasnya.

Diketahui, total utang pemerintah per 30 April 2024 telah mencapai Rp8.338,43 triliun. Maka dari itu, pemerintah memastikan pengelolaan utang akan dilakukan lebih berhati-hati untuk 2025 mendatang. •hal/aha