#Isu Lainnya

Puan Dorong Freeport Indonesia Ikut Jalankan Program Hilirisasi

Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau area Tambang Grasberg hingga Kantor Operasi Tambang Bawah Tanah untuk melihat ruang kendali jarak jauh PT FI di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Foto: Ist/nr.
Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau area Tambang Grasberg hingga Kantor Operasi Tambang Bawah Tanah untuk melihat ruang kendali jarak jauh PT FI di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Foto: Ist/nr.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT Freeport Indonesia (PT.FI) untuk ikut jalankan program hilirisasi. Salah satunya dengan membangun industri pemurnian tembaga atau smelter. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya bagi masyarakat lokal di Papua.

“Pembangunan smelter-smelter akan menjadi langkah sangat positif untuk mewujudkan program hilirisasi industri serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang akan terbantu akibat pembangunannya,” ujar Puan saat meninjau area Tambang Grasberg hingga Kantor Operasi Tambang Bawah Tanah untuk melihat ruang kendali jarak jauh PT FI di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah seperti dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Minggu (10/12/2023).

Berdasarkan informasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diketahui syarat agar PTFI dapat memperpenjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ialan dengan kewajiban membangun smelter-smelter lainnya di Indonesia, khususnya di daerah Papua.

Dalam pembangunan smelter baru, PT.FI pun harus memberikan 10 persen saham kepada perusahaan milik negara melalui induk holding BUMN tambang yakni Mind ID. Terbaru, PTFI tengah menyelesaikan pembangunan smelter di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

Untuk itu, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan kontribusi PTFI terhadap pembangunan Indonesia. Bukan hanya terhadap penerimaan negara, tapi juga dalam sektor pembukaan lapangan kerja baru melalui pembangunan smelter-smelter di tanah air.

“Selain terus berkontribusi pada penerimaan negara yang harus terus ditingkatkan, juga sangat penting agar PTFI berusaha membuka sebanyak-banyaknya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Karena itu harus didukung dengan program hilirisasi yang berdampak  pada peningkatan penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.

Secara khusus, Ketua DPR RI Perempuan Pertama itu mendorong agar pembangunan smelter dilakukan PTFI untuk wilayah lain di Papua. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi bukti dari kedaulatan dan harga diri masyarakat Papua untuk meningkatkan serta mengembangkan diri dengan ikut diberikan kesempatan bergabung dalam proyek smelter.

Puan juga menilai, pembuatan pabrik smelter di Papua sejalan dengan gagasan Pemerintah mengingat rencana Kementerian Investasi atau BKPM untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan, seperti di daerah Fakfak, Papua Barat ataupun Timika, Papua Tengah.

“Kontribusi PTFI untuk masyarakat Papua harus terus ditingkatkan. Pembangunan smelter di wilayah Papua lainnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Sehingga pembangunan bisa disamaratakan dan tidak lagi ada ketimpangan karena wilayah Indonesia Timur bisa ikut semakin berkembang,” papar Puan.

Meski demikian, Ia mengingatkan P.TFI agar menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar dengan menjaga proses pembuangan limbah tailing. Puan menyebut, hal tersebut harus menjadi prioritas dalam program pembangunan smelter.

“PTFI harus bisa berinvestasi dalam teknologi pemurnian limbah yang canggih dan ramah lingkungan. Penerapan sistem pemisahan dan pengolahan limbah tailing yang efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” jelas mantan Menko PMK itu.

Limbah tailing sendiri merupakan sisa dari proses pengolahan hasil tambang di mana masyarakat di tiga distrik di Kabupaten Mimika, yaitu Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga, merasakan dampak negatif akibat pembuangan limbah yang kurang tertata dengan baik oleh PTFI.

Untuk mengatasi permasalahan limbah tailing, menurut Puan, diperlukan pendekatan yang holistik. Selain itu diperlukan pula kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder.

Dengan menerapkan teknologi hijau, lanjut Puan, penguatan regulasi lingkungan, edukasi masyarakat, dan partisipasi aktif dari semua pihak, kita harapkan hal tersebut dapat mengurangi dampak negatif limbah tailing. Serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. •ayu/aha

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *