Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Arief/nr.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti tren kenaikan harga beras yang terjadi belakangan. Dampak El Nino dan larangan ekspor beras dari India telah menyebabkan kenaikan harga beras, setidaknya di 86 kota di Indonesia. Daniel pun mendesak Pemerintah mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengendalikan harga beras.

“Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” ungkap Daniel Johan dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Pemerintah diminta memastikan bahwa praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan harga yang adil bagi konsumen. Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Namun kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas. Maka DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya. “Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat,” imbau Politisi Fraksi PKB ini.

Daniel juga mendorong Pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain. •gal/rdn