#Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher : Program Kurban Bisa Jadi Inspirasi untuk Penurunan Stunting

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher saat menggelar kegiatan 1,8 juta paket kurban dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Foto: Ist/nr.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher saat menggelar kegiatan 1,8 juta paket kurban dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Foto: Ist/nr.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan distribusi daging kurban bisa menjadi inspirasi untuk menanggulangi penurunan stunting. Hal ini disampaikan Netty dalam kegiatan 1,8 juta paket kurban dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selain sebagai sarana Ibadah, Netty menyebut bahwa langkah ini sebagai inisiatif PKS untuk memerhatikan peningkatan gizi di masyarakat, khususnya melalui konsumsi daging.

“Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang konsumsi daging sapi/kerbau masyarakatnya sangat rendah. Menurut BPS rata-rata konsumsi daging masyarakat kita hanya 0,009 kg per kapita perminggu,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (30/6/2023).

Lebih lanjut, Netty menyampaikan program tebar 1,8 juta paket daging kurban tersebut menyasar kalangan yang tidak mampu dan yang membutuhkan. Netty juga mengingatkan agar perayaan Iduladha yang diikuti dengan pemotongan hewan kurban harus jadi momentum untuk memperbaiki gizi dan menurunkan stunting.

“Pemerintah harus menjadikan momen pemotongan hewan kurban ini sebagai bentuk ikhtiar dan inspirasi dalam mempercepat penurunan stunting. Saat ini, dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka Stunting di Indonesia masih sangat tinggi yakni 21 persen. Harapannya setiap tahun ada penurunan yang signifikan,” kata Netty.

Netty juga menyinggung terkait dialihkannya anggaran susu dan biskuit di Kemenkes menjadi ke pembelian produk hewani. “Pastikan jika pengalihan ini efektif dan tepat sasaran. Pengadaan protein hewani akan lebih rumit baik menyangkut kuantitas dan kualitas produk sampai ke tangan keluarga yang rentan stunting. Jangan sampai kebijakan ini terkendala karena alasan teknis yang harusnya bisa diantisipasi sejak dini,” pungkasnya. •ann/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *